Orang Tua Menjadi Ujung Tombak Pelaksanaan PTM Terbatas Aman bagi Siswa

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Bapak Nadiem Anwar Makarim mengungkapkan bahwa sekitar 80% orang tua siswa menginginkan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas bagi anak-anaknya. Artinya, banyak pihak yang menyadari untuk segera mengurangi dampak permanen dari krisis pembelajaran akibat pandemi. Namun, baru 55 persen sekolah yang membuka PTM terbatas.

“Orang tua adalah garda depan (pemenuhan) kesehatan dan pendidikan bagi anak-anaknya. Mereka harus berperan akif agar sekolah disiplin menjalankan protokol Kesehatan (prokes),” ucap Nadiem dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi yang ditayangkan secara langsung di TV One, pada Jumat (15/10).

Selanjutnya, disinggung tentang Asesmen Nasional (AN), bagi Nadiem kebijakan ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Sebab, akhirnya Kemendikbudristek memiliki instrument untuk mengukur kualitas pembelajaran di Indonesia. “Secara umum saya monitor pelaksanaannya berlangsung dengan prokes yang aman. Saya ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berupaya agar AN ini berjalan dengan lancar dan baik,” ucapnya yang berjanji akan terus menyempurnakan mekanisme AN di masa mendatang.

Menyoroti pemahaman yang kurang tepat mengenai AN, Menteri Nadiem menjelaskan kembali bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari AN. Siswa tidak perlu menyiapkan diri seperti mengikuti les tertentu sebelumnya. AN adalah potret kualitas pembelajaran di sekolah yang diambil dari sebagian kecil responden. “Kita ingin mengetahui kompetensi siswa yang terefleksikan dalam AN (secara apa adanya),” terang Nadiem.

Sebagai tindak lanjut, dari hasil AN akan muncul rapor yang berisi rekomendasi sekolah dan guru untuk melakukan perbaikan dalam pembelajarannya. Hasil tersebut juga diketahui oleh pemda setempat dengan maksud agar sekolah dan pemda bisa bersinergi menciptakan perubahan pembelajaran. Hal-hal yang diukur dan menjadi rekomendasi berkaitan dengan literasi, numerasi dan penguatan karakter siswa.

Berikutnya, mengenai seleksi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Nadiem bercerita bahwa ini adalah perjuangan yang sudah diupayakan sejak lama. Kemendikbudristek akhirnya memiliki solusi yang adil dan seimbang atas masalah tersebut. “Ini merupakan program prioritas Merdeka Belajar,” tegasnya.

Mendikbudristek menekankan akan memastikan dan berjuang agar di satu sisi guru-guru honorer yang memang layak dapat meningkat kesejahteraannya. Dan sisi lain, siswa memiliki guru yang berkualitas untuk menunjang kemajuan dalam proses pembelajaran di sekolah. “Guru-guru hebat yang saya temui selama kunjungan kerja adalah guru yang digaji 100-500 ribu perbulan dan kadang tidak tepat waktu (pembayarannya). Mereka sudah membuktikan selama bertahun-tahun mengabdi bahwa mengajar bukan untuk uang, tapi untuk (kemajuan pendidikan) anak-anak,” jelasnya.

Sumber : Kemdikbud.go.id